News 080317a

Rabu, 8 Maret 2017, 18:40

RS Haji Pondok Gede Segera Jadi BLU

Jakarta (Kemenag) --- Menag Lukman Hakim Saifuddin menyambut baik rencana penyerahan Rumah Sakit Haji Pondok Gede Jakarta oleh Pemda DKI Jakarta kepada Kementerian Agama setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan digelar dalam waktu dekat.
Hal ini disampaikan Menag ketika menerima kunjungan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Rabu (08/03) di kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Menurut Menag, sudah ada komitmen dari Pemprov DKI untuk menyerahkan saham tersebut kepada Kementerian Agama sesuai dengan putusan pengadilan, namun perlu dikukuhkan dalam RUPS.
Kepala Biro Hukum dan KLN Gunaryo yang mendampingi Menag, dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa RUPS mendatang agendanya adalah penyerahan hibah saham dari Pemprov DKI Jakarta kepada Kemenag. Selain itu, juga direncanakan akan dilakukan pembubaran PT karena menurutnya saat ini tidak memungkinkan lagi rumah sakit milik pemerintah berbentuk Perseroan Terbatas.

News 080317

Rabu, 8 Maret 2017, 19:00

DWP Kemenag Isi Hari Perempuan Internasional Dengan Pengajian

Jakarta (Kemenag) --- Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberi makna pada peringatannya, antara lain dengan menggelar pengajian sebagaimana yang dilakukan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama.
Pengajian ini sebenarnya merupakan kegiatan rutin DWP Kemenag. Namun demikian, kesempatan ini kali dilakukan bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional. Pengajian yang digelar di Rumah Dinas Menteri Agama Kebayoran Baru Jakarta dihadiri hampir seluruh pengurus DWP Kementerian Agama.
"Anggota Dharma Wanita Kemenag RI, harus menjadi perempuan tangguh, mandiri, serta agen perubahan yang dapat memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya," ujar Penasihat DWP Kemenag Trisna Willy Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (08/03).

Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Cimanggu

Tugas

Sesuai dengan KMA Nomor 34 Tahun 2016 pasal 2, KUA Kecamatan mempunyai tugas: Melaksanakan Layanan dan Bimbingan Masyarakat di Wilayah Kerjanya. 

Fungsi

Sesuai dengan KMA Nomor 34 Tahun 2016 pasal 3, KUA Kecamatan mempunyai fungsi untuk: 

• Melaksanakan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Nikah dan Rujuk. 
• Penyusunan Statistik Layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam.
• Pengelolaan Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen KUA Kecamatan. 
• Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah
• Pelayanan Bimbingan Kemasjidan.
• Pelayanan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah.
• Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Masyarakat Islam.
• Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf; dan
• Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggan KUA Kecamatan.

Motto dan Semboyan

Motto

“Semangat Mengabdi, Berfikir, Bekerja Dan Melayani  Umat Sebagai Panggilan Jiwa”

Semboyan 

Sa : santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Ki : kinerja yang baik dengan melaksanakan tugas secara profesional, jujur dan berakhlak karimah

Nah : nilai tambah (added value) dalam setiap pekerjaan untuk kepentingan  masyarakat,agama dan bangsa Indonesia

Ma: mau berbagi dan selalu terbuka terhadap pemikiran, saran dan kontribusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Wa : wajib melayani dan memiliki jiwa sertakarakter sebagai pelayan masyarakat. 

Dah : dahulukan kepentingan umat dengan memprioritaskan  pelayanan umat.

Opini Umum

Pejabat Eselon III Kemenag Provinsi Banten

NO	PHOTO	NAMA / NIP	GOL/ RUANG	TMT PANGKAT	JABATAN	TMT JABATAN	TMT PENSIUN
1	2	3	4	5	6	7	8
1		LUKMANUL HAKIM, S.Ag, M.Si 197209041993031002	IV/a	01/10/2013	Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten	27/01/2017	01/10/2030
2		MAHFUDIN, S.Pd, M.Si. 197211071999031002	IV/a	01/04/2013	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten	27/01/2017	01/12/2030
3		Drs. H. BADRI, MM 196408071991031003	IV/b	01/10/2011	Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten	27/01/2017	01/09/2022
4		Drs. H. UBIK BAEHAQI, M.Si 196404241992031002	IV/b	01/10/2006	Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten	27/01/2017	01/05/2022
5					Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten
6					Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten
7		Dra. NANI TUTI JULIANA, M Pd 197002091994032002	IV/a	01/04/2010	Pembimbing Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten	04/03/2013	01/03/2028
8					Masyarakat Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten
9		Drs. SUNARTO 196501021999031002	III/d	01/04/2011	Pembimbing Masyarakat Hindu pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten	18/11/2016	01/02/2023
10		TRIROSO, S.Ag, MM 197206172000031002	IV/a	01/10/2010	Pembimbing Masyarakat Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten	17/01/2017	01/07/2030
11		Dr. H. ENCEP SAFRUDIN MM, M.Sc 196705101994031001	IV/b	01/04/2011	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Provinsi Banten	10/02/2015	01/06/2025
12		Drs. H. A. NAWAWI M.Si. 196004121987031006	IV/b	01/10/2013	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Provinsi Banten	10/02/2015	01/05/2018
13		Drs. H. AMIN, M.Pd.I 196006051985031001	IV/b	01/04/2012	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten	27/01/2017	01/07/2018
14		Drs. ABDURROUP. M.Si 196007101990031003	IV/a	01/04/2012	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang Provinsi Banten	14/06/2016	01/08/2018
15		Drs. H. DEDI MAHFUDIN. M.Si. 196609271993031005	IV/b	01/10/2015	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Provinsi Banten	10/02/2015	01/10/2024
16		Drs. H. MAHMUDI, M.Si 196010081986031001	IV/b	01/10/2013	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon Provinsi Banten	27/01/2017	01/11/2018
17		Drs. MACHDUM BACHTIAR, M.Pd 196310271989031003	IV/b	01/04/2013	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang Provinsi Banten	27/01/2017	01/11/2021
18		Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM. M.Sc 195911111987031001	IV/b	01/04/2007	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten	10/02/2015	01/12/2017

Keputusan Menteri Agama

Keputusan Kementerian Agama

Download

 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

---

• KMA 158 Tahun 2014: Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1435H

• KMA 130 Tahun 2014: Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1435H

• KMA 118 Tahun 2014: Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

• KMA 99 Tahun 2014: Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1435 H

• KMA 68 Tahun 2014: Tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1435 H/2014 M

• KMA 52 Tahun 2014: Tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1435 H/2014 M

• KMA 20 Tahun 2014: Tentang Penunjukan Kuasa Penguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama

• KMA 230 Tahun 2013: Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Kepada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama

• KMA 229 Tahun 2013: Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama

• KMA 207 Tahun 2013: Tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama

• KMA 159 Tahun 2013: Tentang Penunjukan Pejabat di lingkungan Kementerian Agama yang Diberi Tugas untuk Menjawab Sanggahan Banding

• KMA 132 Tahun 2013: Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1434H

• KMA 121 Tahun 2013: Penetapan Kuota Haji Tahun 1434H/2013M

• KMA 120 Tahun 2013: Tentang Jadual Retensi Arsip Fasilitatif Dan Substantif Di Lingkungan Kementerian Agama

• KMA 93 Tahun 2013: Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1434H/2013M

• KMA 63 Tahun 2013: Penetapan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1434H/2013M

• KMA 62 Tahun 2013: Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1434H/2013M

• KMA 60 Tahun 2013: Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1434H/2013M

• KMA 58 Tahun 2013: Penetapan Kuota Haji Tahun 1434H/2013M

• KMA 200 Tahun 2012: Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenag

• KMA 199 Tahun 2012: Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemenag TA. 2013

• KMA 159 Tahun 2012: Tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijah 1433H

• KMA 99 Tahun 2012: Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadlan 1433 H

• KMA 55 Tahun 2012: Tentang Penetapan Kuota Dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1433 H/2012 M

• KMA 35 Tahun 2012: Tentang Standar Prosedur Operasional Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Agama

• KMA 175 Tahun 2010: Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama

• KMA 94 Tahun 2010: Tentang Penentuan 1 Ramadhan 1431H / 2010

• KMA 1 Tahun 2010: Tentang Perubahan Departemen Menjadi Kementerian

• KMA 139 Tahun 2009: Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430H

• KMA No. 59 Tahun 2007: Tentang Penyetoran dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428H/2007M

• KMA No. 81 Tahun 2007: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama

• KMA No. 9 Tahun 2004: Tentang Penetapan tanggal 10 Dzulhijjah 1424H

• KMA No. 554 Tahun 2003: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama

• KMA 493 Tahun 2003: Tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama

• KMA 490 Tahun 2003: Tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama

• KMA No. 396 Tahun 2002: Tentang Penetapan situs (website)Departemen Agama

• KMA No. 137 Tahun 2002: Tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama

• KMA 518 Tahun 2001: Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal

PERATURAN MENTERI AGAMA

---

• PMA Nomor 48 Tahun 2014: Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

• PMA Nomor 29 Tahun 2014: Tentang Kepala Madrasah

• PMA Nomor 24 Tahun 2014: Tentang Pengelolaan PNBP Atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA Kecamatan

• PMA Nomor 14 Tahun 2014: Tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

• PMA Nomor 13 Tahun 2014: Tentang Pendidikan Keagamaan Islam

• PMA Nomor 3 Tahun 2014: Tentang Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia Di Arab Saudi

• PMA Nomor 2 Tahun 2014: Tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama

• PMA Nomor 1 Tahun 2014: Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penunjukan Calon Anggota Dewan Pelaksana Badan Pengelola Dana Abadi Umat

• PMA Nomor 91 Tahun 2013: Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

• PMA Nomor 90 Tahun 2013: Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

• PMA Nomor 80 Tahun 2013: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

• PMA Nomor 75 Tahun 2013: Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenag

• PMA Nomor 35 Tahun 2013: Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M

• PMA Nomor 34 Tahun 2013: Pengisian Sisa Kuota Haji Nasional

• PMA Nomor 33 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

• PMA Nomor 30 Tahun 2013: Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

• PMA Nomor 29 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

• PMA Nomor 28 Tahun 2013: Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama

• PMA Nomor 3 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Asrama Haji

• PMA Nomor 15 Tahun 2012: Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

• PMA Nomor 14 Tahun 2012: Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

• PMA Nomor 13 Tahun 2012: Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

• PMA Nomor 1 Tahun 2012 : Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama Ibadah Haji

• PMA Nomor 22 Tahun 2011: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

• PMA Nomor 10 Tahun 2010: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

• PMA Nomor 6 Tahun 2010: Tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji

• PMA Nomor 11 Tahun 2007: Tentang Pencatatan Nikah

• PMA Nomor 9 Tahun 2007: Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama

• PMA Nomor 8 Tahun 2007: Tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama

• PMA Nomor 4 Tahun 2007: Tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

• PMA Nomor 3 Tahun 2007: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran

• PMA Nomor 21 Tahun 2006: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama

• PMA Nomor 3 Tahun 2006: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama

• PMA Nomor 30 Tahun 2005: Tentang Wali Hakim

• PMA Nomor 21Tahun 2005: Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk

INSTRUKSI MENTERI AGAMA

• Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2012: Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kemenang

• Instruksi Menag No. 1 Tahun 2007: Tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral

• Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981: Tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

• Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. 1 Tahun 2014: Tentang Pengankatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah membayar, Pejabat Oenguji Surat Perintah Membayar dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

• Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. 2 Tahun 2014 : Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
• Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. 3 Tahun 2014 : Tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro dan Kepala Pusat Untuk Atas Nama Sekretaris Jenderal Menetapkan dan Menandatangani Keputusan Sekretaris Jenderal Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Perpres dll

Download

Peraturan Presiden

• Perpres No. 74 Tahun 2013: Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

• Perpres No. 31 Tahun 2013: Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M 

• Perpres No. 70 Tahun 2012: Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 54 Thn 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Perpres No. 55 Tahun 2012: Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

• Perpres No. 39 Tahun 2012: Tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

Keputusan Presiden

• Keppres No. 5 Tahun 2005: Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

• Keppres No.11 Tahun 2005: Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Keppres No. 2 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawei

• Keppres No. 27 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja

• Keppres No. 49 Tahun 2004: Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2005

• Keppres No. 50 Tahun 2004: Tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang menjadi UIN Malang

• Keppres No. 93 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

• Keppres No. 4 Tahun 2003: Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

• Keppres No. 45 2003: Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2004

• Keppres No. 86 Tahun 2003: Tentang Tunjangan Fungsional Pustakawan 2004

• Keppres No. 31 Tahun 2002: Tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

• Keppres No. 8 Tahun 2001: Tentang Badan Amil Zakat Nasional

Instruksi Presiden

• Inpres Nomor 5 Tahun 2004: Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

• Inpres Nomor 15 Tahun 1983: Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan